OPINI

Produk Legislasi Minim Sosialisasi

Dompak Sibarani, Akademisi UPB dan Pengamat Kebijakan Publik Kota Batam./Dok.Foto: Batamsatu.com

Oleh: Dompak Sibarani (Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik)

Secara umum masyarakat mungkin tahu bahwa fungsi DPRD adalah berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda). Kemudian kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) serta kontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami fungsi dari lembaga legislatif ini. Kemudian apa bedanya dengan ekskutif yang menjalankan pemerintahan dan juga yudikatif yang memiliki tugas penegakan hukum.

Hari ini, Kamis (29/8/2019), anggota DPRD terpilih Kota Batam dilantik untuk periode jabatan 2019-2024. Sebagian besar wajah-wajah lama masih menjabat sebagai anggota Dewan dan sebagian lainnya merupakan orang baru.

Dalam momen ini, refleksi lima tahun ke belakang tentang peran DPRD Kota Batam dalam menjalankan fungsi utamanya menjadi hal penting. Terlebih mengenai bagaimana produktifitas serta sosialisasi produk hukum yang telah di sahkan selama 5 tahun terakhir.

Beberapa pertanyaan umum yang mengemuka di masyarakat awam adalah apa saja Perda yang dihasilkan oleh DPRD? Di mana saya dapat mengetahui dan mengakses Perda Kota batam secara lengkap? Efektifkah Perda-Perda yang telah dihasilkan tersebut?

Munculnya pertanyaan-pertanyaan sederhana di atas sebenarnya dialamatkan pada minimnya sosialisasi produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD. Dari pertanyaan tersebut, hipotesa dari kondisi sosial masyarakat adalah apabila disuatu daerah masih banyak masyarakat yang belum tahu peraturan-peraturan yang berlaku, maka kecenderungan masyarakatnya untuk terlihat tidak mematuhi aturan akan tinggi.

Lantas bagaimana memaksimalkan produk hukum legislatif agar diketahui oleh masyarakat? Pertama sekali, sebagai masyarakat atau konsumen yang dikenai Perda memang harus cerdas untuk tidak ketinggalan informasi.

Konsesinya, sosialisasi produk hukum legislatif menjadi tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kendati demikian, website resmi OPD, media paling mudah diakses publik, ternyata belum masksimal dalam pemanfaatan transparansi kebijakan publik utamanya soal produk hukum.

Padahal, jika melihat produk hukum dalam hal ini adalah Perda yang berhasil disahkan oleh lembaga legislatif Kota Batam dalam periode 2014-2019, jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar 36 Perda. (Data lengkap di bawah). Belum lagi Perda lain yang masih berlaku atau diganti karena masalah relevansi.

Proses keterbukaan informasi dan akses publik terkait proses dan produk hukum yang tengah dan telah dilakukan oleh DPRD sangat penting untuk diakses masyarakat. Sehingga tidak terkesan hanya sekelompok golongan tertentu saja yang mendominasi akses produk-produk hukum ini.

Meski ada konsesi sosialisasi Perda menjadi tugas OPD terkait, DPRD tetap memegang peran kontrol dan pengawasan atas keberhasilan sosialisasi dari produk hukum yang mereka hasilkan. Peran tersebut tentu tak dapat diabaikan, melihat masih banyak masyarakat yang jauh dari jangkauan produk hukum tersebut. Legislatif maupun OPD mesti aware untuk memberikan akses informasi ke masyarakat luas.

Sehingga baik Dewan sebagai wakil rakyat dan OPD sebagai pelayan masyarakat benar-benar dekat dengan yang di wakili dan yang di layani. Kemudian citra masyarakat yang awam produk hukum serta legislatif sebagai “tukang stempel” eksekutif bahkan hanya “bagi-bagi proyek” sedikit demi sedikit dapat berubah.

Selamat mengemban tugas. Semoga masyarakat Batam memiliki anggota Dewan yang berintegritas. Karena setiap kebijakan yang diputuskan anggota legislatif memiliki dampak besar bagi arah pembangunan kota Batam. Pin emas kebanggaan jangan biarkan tertutup rompi oranye dari Kuningan.

Produk Hukum DPRD Kota Batam Periode 2014-2019 (Diolah dari berbagai sumber)

Tahun Nomer Produk Hukum
2014 1 Perda tentang APBD Kota Batam Tahun 2015
2015 1 Perda Penyelengaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam
  2 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2014
  3 Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  4 Perda Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi
  5 Perda Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2015
2016 1 Perda Kawasan Tanpa Rokok
  2 Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  3 Perda APBD Kota Batam Tahun 2016
  4 Perda Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5 Perubahan Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam
  6 Perda Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah
  7 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam tahun 2015
  8 Perda RPJMD Kota Batam tahun 2016 – 2021
  9 Perda Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2016
  10 Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
2017 1 Perda APBD Kota Batam tahun 2017
  2 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2016
  3 Perda Hak Keungan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
  4 Perda Penyelenggaraan Kesehatan Daerah
  5 Perda perubahan APBD Kota Batam tahun 2017
  6 Perda Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal Dan Higienis
  7 Perda Pajak Daerah
  8 Perda Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
  9 Perda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018
2018 1 Perda Kemajuan Kebudayaan Melayu
  2 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2017
  3 Perda Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
  4 Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah
  5 Perda Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2018
  6 Perda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019
2019 1 Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  2 Perda Penyelenggaraan Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  3 Perda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
  4 Perubahan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum
  5 Perubahan Perda nomor 12 tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam
  6 Perda perubahan Perda nomor 6 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  7 Perda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua *
  8 Perda nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016-2021*
  9 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2018
  10 Perda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019

*Proses

Editor: Abidin

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top