OPINI

Problematika Struktur Organisasi Pelayanan Publik

Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si., Dosen Universitas Putera Batam./Dok.Foto: Dedi/batamsatu.com

Salah satu bentuk perubahan dan pengembangan yang sering dilakukan oleh organisasi untuk menanggapi perubahan internal maupun eksternal adalah dengan melakukan penataan ulang terhadap struktur organisasinya (organizational design) (Jones, 2001:15).

Struktur organisasi ialah suatu cetak biru organisasi yang menunjukan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokan bersama (Gibson, et.al, 1989:10). Dalam pandangan Karlof dan Lovingsson (2007:136) Struktur didefinisikan sebagai cara bagaimana organisasi itu terbagi secara skematis dan dimana para pegawai itu ditempatkan.

Jika prakondisi ini benar, maka organisasi memiliki kesempatan untuk menemukan basis struktur yang benar dengan terlebih dahulu harus menentukan pembagian pekerjaan secara tepat.

Berdasar hasil pengamatan, struktur organisasi pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia masih mencerminkan tingkat hierarki yang tinggi mulai dari kepala badan sampai dengan staf, sementara itu pembentukan tim teknis masih bersifat situasional.

Hal tersebut menyebabkan mekanisme pengambilan keputusan menjadi panjang dan berbelit-belit. Kerjasama lintas sektoral juga belum berjalan dengan optimal, sehingga kualitas pelayanan yang dihasilkan menjadi buruk.

Demikian pula dengan visi dan misi serta kewenangan, hal ini menunjukan bahwa perubahan nomenklatur lembaga sebenarnya tidak tidak pernah diikuti dengan perubahan proses di dalamnya.

Dampaknya adalah struktur yang dibuat belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kinerja organisasi. Adanya spesialisasi yang berlebihan dalam organisasi justru menjadi hal yang menghambat kinerja organisasi.

Pembagian tugas yang spesifik melalui instansi-instansi terkait tidak mampu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, karena masing-masing unit instansi justru bekerja secara sendiri-sendiri dengan alasan menegakkan aturan masing-masing.

Spesialisasi pada satu sisi justru menghambat percepatan pelayanan, memperbesar kegiatan koordinasi sehingga menambah biaya dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa spesialisasi yang diharapkan dapat mempercepat pelayanan justru menambah kompleksitas kegiatan dalam organisasi.

Mengacu pada pendapat Mas’ud Said (2007: 170), bahwa spesialisasi dalam birokrasi di Indonesia justru menjadi dalil pembenaran atas sikap acuh tak acuh dan tak mau tahu terhadap mata rantainya dengan unit-unit kerja yang lain dan posisinya sebagai bagian integral dan organik dari keseluruhan kerja dan kinerja organisasi birokrasi.

Juga mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh John Bohte dan Meier (2001:341-354) bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

Mereka menjelaskan tentang pengaruh rentang kendali dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan yang cukup sulit atau rumit, maka rentang kendali yang luas justru akan menyebabkan kinerja organisasi menjadi rendah.

Organisasi pelayanan publik yang baik adalah organisasi yang mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Oleh sebab itu kemudahan prosedur layanan menjadi kunci penting keberhasilan organisasi pelayanan publik.

Masyarakat tidak saja membutuhkan kecepatan layanan namun juga ketepatan layanan, sehingga hasil layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Struktur model hierarki sudah tidak relevan lagi dengan kemudahan layanan. Peran teknologi digital dapat menjadi alternatif penting dalam mendukung penyederhanaan proses pelayanan publik.

Teknologi digital telah membuat organisasi lebih efisien, tidak membutuhkan struktur yang besar dan rumit, serta tidak membutuhkan pegawai yang banyak.

Oleh : Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si
Dosen Universitas Putera Batam

Editor: Abidin

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top