BISNIS

PPh Final Bikin Bingung Pengusaha Properti Batam

Ilustrasi pajak./Foto: Istimewa.

BATAM – Pengenaan pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 dalam UU no 36 tahun 2008 bagi para pengusaha properti di Batam dirasa membingungkan banyak pihak.

Mortigor Afrizal Purba, seorang konsultan pajak mengaku banyak kliennya yang kebingungan dengan pengenaan PPh final tersebut. Pasalnya, pajak tersebut mengenai bukan hanya pihak yang melakukan transaksi penjualan atau pengembang saja. Melainkan juga mengenai rekanan bagi hasil dari pihak pengembang.

Menurut dia, berdasarkan aturan tersebut perusahaan pengembang harus membayar PPh Final sebesar 2,5 % dari nilai transaksi penjualan. kemudian, jika perusahaan pengembang ini bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki izin alokasi lahan, maka pihak pengembang masih dikenakan PPh Final sebesar nilai kerjasama kedua belah pihak.

“Jadi misalnya antara pemilik alokasi lahan dengan investor nilai kerjasamanya 30:70, maka oleh KPP, pengembang harus bayar PPh Final sebesar 100% dari nilai transaksi dan juga PPh Final dari pemilik izin alokasi lahan atau rekanannya sebesar 30% x nilai transaksi x 2,5%,” katanya.

Jika demikian, artinya ada dobel pajak yang harus dibayarkan oleh pengembang. Yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 dari transaksi pengembang serta PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus ditanggung oleh pihak rekanannya yang dalam hal ini pemilik alokasi lahan, sebesar nilai kerjasama antar kedua pihak.

“Kalau harus dikenakan pajak penghasilan, ya silahkan dikenakan. Tapi berdasarkan penghasilan yang diterima dari hasil kerjasama dan bukan dari nilai transaksi pengembang dengan konsumen,” tambah dia lagi.

Karena kerjasama antar kedua pihak menyepakati pembagian hasil dari keuntungan dan bukan dari nilai penjualan pengembang.

Tak hanya di situ, pemilik konsultan pajak ini menambahkan bahwa kendala lain yang muncul adalah akta jual beli.

Menurutnya notaris tidak bisa menerbitkan akta jual beli apabila pajak penjual dan pajak pembeli belum dibayarkan oleh para pihak yang bertransaksi.

“Notaris juga kebingungan dengan pertanyaan klien mereka terkait masalah ini,” imbuh dia.

Jadi menurutnya, Notaris tidak dapat menerbitkan akta jual beli sebelum PPh Final dari dua pihak (pengembang dan rekanannya) selesai dibayarkan.

Untuk itu Mortigor berharap ada penjelasan yang lebih rinci dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada masyarakat terkait peraturan ini./Din

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top