BATAM – Jelang pendaftaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Kepulauan Riau 2020 suhu politik di Batam mulai memanas. Dukungan politik yang tidak linier dari partai Hanura dan PKS pada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam serta pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri disebut-sebut sebagai pemicu memanasnya konstelasi politik di Kepri.
Memanasnya konstelasi di Pilkada Kepri 2020 ini mulai diwarnai dengan perusakan dan penghilangan atribut partai milik Hanura. Total ada sebanyak tujuh titik atribut yang dirusak oleh oknum serta hilang.
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kepri, Uba Ingan Sigalingging dalam sebuah kenferensi pers, Senin (31/8/2020) mengungkapkan bahwa pihaknya akan melaporkan kejadian perusakan dan penghilangan atribut partainya ke pihak berwajib.
“Kami pengurus DPD partai Hanura Kepri akan membuat laporan kepada pihak berwajib dan meminta agar dilakukan penyelidikan atas perusakan dan penghilangan terhadap spanduk dan baliho tersebut,” ujar Uba kepada awak media di Kantor DPD Hanura, Batam Center.
Sekretaris DPW PKS, Bambang Aris, yang juga ikut hadir dalam konferensi pers partai Hanura menyayangkan soal perusakan dan penghilangan atribut partai tersebut. Perpolitikan dengan cara-cara seperti itu sangat tidak diapresiasi oleh partainya.
“Kami disini semua menjunjung prinsip yang fair. Kita berkompetisi boleh saja tetapi tidak saling menjatuhkan dan apabila ada masing-masing kekurangan ya wajar saja,” ujar Bambang.
Soal dukungan politik tidak linier, Bambang menyebut bahwa bentuk ini bukan kali pertama dilakukan oleh PKS dalam Pilkada di Kepri. Pada musim Pilkada 2015 lalu dukungan non linear juga telah dilakukan oleh PKS.
“Waktu itu untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya pak Suryo-Ansar sementara untuk Wali kota dan Wakil Wali kota Batam pasangan RAMAH dan itu tidak seheboh sekarang dan aman-aman saja,” bebernya.
Pernyataan politik tidak linier ini sebenarnya disampaikan oleh Ketua DPW Partai Nasdem Kepri, Muhammad Rudi Saat kegiatan rapat koordinasi Partai Nasdem Provinsi Kepri di Hotel Radisson Kota Batam, Jumat (28/08/2020) lalu.
Pernyataan yang kemudian dinilai kontroversi oleh partai Hanura tersebut lantaran Rudi melarang pemasangan foto RAMAH (Rudi-Amsakar Achmad) sebagai calon Wali Kota Batam dan Wakil Walikota Batam berdampingan dengan INSANI (Isdianto dan Suryani) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.
“Situasi tersebut (RAMAH dan INSANI dalam satu banner/red) dapat diartikan menjadi hal politik yang terkesan tidak linear,” sebut Rudi, Wali Kota Batam ex officio BP Batam.
Pernyataan inilah yang kemudian memantik respon kearas dari partai Hanura hingga mengancam untuk menarik dukungan ke pasangan RAMAH di Pilwako batam.
“Apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan garis partai. Jika memang tidak bersedia silahkan layangkan surat resmi ke DPP (Hanura), agar kita bisa menarik dukungan,” ujar ketua tim Pemenangan Pilkada Kepri DPD Hanura Kepri dr Yusrizal, Sabtu (29/08/2020).
Uba juga menyampaikan bahwa saat ini Yusrizal tengah ke DPP Hanura untuk melaporkan kejadian di Batam. Soal apakah Hanura akan menarik dukungan ke Rudi, Hanura Kepri masih menunggu putusan dari DPP.
“Kita sudah menginformasikan ke DPP hal-hal yang terjadi pada saat ini dan ketua kami (DPD Hanura Kepri) sedang ke Jakarta untuk menyampaikan laporan ini,” tukas Uba./SA
