POLITIK

Pansus: Legalisasi Kampung Tua Jangan Jadi Komoditas Politik

Ketua Pansus DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, saat membahas Raperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua bersama Pemko Batam di kantor DPRD Kota Batam, Selasa (25/6/2019). Dok.Foto: Safix/batamsatu.com

BATAM – Ketua panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) Penataan dan Pelestarian Kampung Tua DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, singgung soal permasaahan Kampung Tua sebagai komoditas Politik.

Ruslan mengemukakan bahwa permasalahan legalisasi Kampung Tua dapat segera diselesaikan melalui penetapan Perda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua agar tidak menjadi komoditas politik tertentu.

“Legalisasi harus dapat cepat diselesaikan sehingga permasalahan Kampung Tua tidak dijadikan sebagai komoditas politik tertentu,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Batam, Selasa (25/6/2019).

Menurut Ruslan proses legalisasi Kampung Tua melalui Raperda ini sudah ditunggu-tunggu oleh warga yang tinggal di Kampung Tua.

“Dengan adanya program legalitas ini kita bisa lebih maksimal untuk mendorong anggaran masuk ke Kampung Tua itu bisa lebih tajam,” terang Ruslan.

Untuk itu sebagai ketua Pansel, ia mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar Raperda penataan dan pelestarian Kampung Tua dapat segera diselesaikan serta melibatkan Pansel dalam persiapan teknisnya.

Alasannya agar tidak terjadi miss komunikasi antara Dewan dengan Pemko ketika menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait penataan dan pelestarian Kampung Tua.

“Saya meminta kepada tim Pemko untuk melibatkan kami dalam kegiatan tersebut supaya kami tahu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat agar tidak terjadi miss komunikasi,” katanya

Secara kelembagaan, lanjut Ruslan, Dewan mendukung program Pemko seperti usulan penganggaran dari dinas terkait lantaran hal tersebut menurutnya adalah untuk kepentingan masyarakat.

“Kami sebagai anggota DPRD secara lembaga mendukung program pemerintah setiap usulan penganggaran dari Dinas Pertanahan untuk pengukuran tanah, kita gelontorkan karena itu kepentingan untuk masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan belum ada kesimpulan dari rapat perdana Pemko Batam bersama Pansus.

Diakuinya, pembahasan Raperda masih membutuhkan waktu panjang.

“Perda ini inisiatif dari DPRD, sudah lama, tapi akan disesuaikan lagi dengan perkembangan saat ini,” terang Jefridin.

Ia menambahkan bahwa kebijakan baru dari pemerintah pusat adalah mengeluarkan Kampung Tua dari hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kebijakan Pak menteri, kampung tua akan dikeluarkan dari HPL BP Batam dan menjadi hak milik,” Tukasnya.

Penulis: SA
Editor: Abidin

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top