NEWS

KNPK Tolak Pemblokiran Iklan Rokok di Internet

Surat Edaran larangan iklan rokok di internet oleh Kementerian Kesehatan./Dok.Foto:KNPK/batamsatu.com

JAKARTA – Kementeri Kesehatan (Kemenkes) RI baru-baru ini menerbitkan surat edaran nomor TM.04.01/Menkes/314/2019 tentang pemblokiran iklan rokok di internet. Surat tersebut mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran iklan rokok di internet.

Atas surat edaran tersebut, alhasil Kemenkominfo memblokir iklan atau konten rokok di sejumlah platform media sosial yang melanggar ketentuan PP No. 109 Tahun 2012.

Melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Kominfo menelusuri (crawling) konten iklan rokok di internet. Hasilnya terdapat 114 kanal yang memuat konten tersebut di Facebook, Instagram, hingga Youtube.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohammad Azami, menanggapi pemblokiran iklan rokok sebagai bentuk tekanan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHS).

“Sejatinya, isu pemblokiran iklan rokok ini menjadi bias sebab pemblokiran total iklan rokok di internet juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya saat jumpa pers, Kamis (27/6/2019) lalu.

Ia menjelaskan bahwa, iklan rokok yang tayang di internet sudah memenuhi kaidah regulasi yang ada, seperti PP 109 tahun 2012 dan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002.

Lebih lanjut, Azmi mengemukakan, dalam hal pelanggaran promosi produk tembakau misalnya, pada pasal 40 PP 109 tahun 2012 telah dijelaskan mekanisme untuk menindaklanjuti. Yaitu penarikan dan/atau perbaikan iklan; peringatan tertulis; dan/atau pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

“Regulasi tersebut tidak mengamanatkan pemerintah untuk serta merta dan semena-mena memblokir iklan rokok secara total,” jelasnya.

Menurut Azmi, surat edaran Menteri Kesehatan mengenai pemblokiran total iklan rokok di internet sejatinya menyasar pada 4 entitas digital. Yaitu, media umum online, akun resmi produk rokok online, akun resmi kelembagaan online, akun pribadi yang sering menyebarkan informasi, gambar, dan tautan terkait rokok.

“Pemblokiran iklan rokok di internet berpeluang besar menghambat ekspresi masyarakat sipil dan berdampak merugikan negara,” ungkapnya.

“Berdasar katadata.co.id, pada 2018 sektor bisnis online berupa e-commerce marketplace dan aplikasi belanja iklan rokok mencapai Rp 4,88 triliun atau 4,86%,” jelasnya lagi.

Ia menambahkan, terbitnya surat edaran Menkes tersebut didorong oleh hasil diskusi yang diadakan oleh Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC, IAKMI). TCSC IAKMI merupakan penyandang proyek dari Bloomberg Initiative sejak Agustus 2017 hingga Juli 2019.

“Sebagaimana dimuat dalam website tobaccocontrolgrants.org, proyek tersebut bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam amandemen peraturan untuk meningkatkan ukuran Peringatan Kesehatan Grafis (GHW) menjadi 75% pada paket tembakau, mendorong parlemen untuk mengubah undang-undang pajak untuk menaikkan pajak tembakau, dan iklan tembakau, promosi dan peraturan terkait sponsor untuk larangan komprehensif, dan memobilisasi orang untuk mendorong presiden untuk mengaksesi WHO FCTC,” paparnya.

Untuk itu, melalui KNPK, Azmi menuntut agar dilakukan peninjauan ulang Surat Edaran nomor TM.04.01/Menkes/314/2019 tentang pemblokiran iklan rokok di internet. Kemudian eminta Kemenkominfo melibatkan seluruh stakeholder pertembakauan dalam melakukan pengawasan iklan rokok di internet.

Juga meminta kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk berperan aktif dalam melindungi kepentingan Industri Hasil Tembakau nasional.

Serta menyerukan kepada seluruh stakeholder pertembakauan untuk melawan segala hal peraturan yang mendiskriminasikan produk hasil tembakau. Dan menolak intervensi asing melalui Kemenkes yang berorientasi kepada kepentingan pengendalian tembakau tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional di sektor lain seperti pertanian, kebudayaan, perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, dan sebagainya.

Penulis: Eki

Editor: Abidin

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top