BATAM CITY

Kawasan Wisata Terpadu Dapat Genjot PAD

Rusmini simorangkir, pemerhati kebijakan publik kota batam./Dok.Foto:batamsatu.com

BATAM – Perhatian Komisi II DPRD Kota Batam soal pentingnya perubahan pendapatan pajak hiburan ketangkasan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam diapresiasi oleh pemerhati kebijkan publik.

Rusmini Simorangkir, menuturkan bahwa, untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan pajak hiburan ketangkasan, Pemerintah Kota Batam perlu melakukan terobosan-terobosan.

“Yang dilakukan komisi 2 sudah benar, tetapi mereka sepertinya luput untuk menyoroti hal yang paling penting dalam konteks memudahkan pengawasan dalam rangka peningkatan pajak hiburan ketangkasan,” ujar Rusmini, Minggu (7/7/2019) malam.

Menurutnya salah satu solusi untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan pajak hiburan ketangkasan adalah dengan memberlakukan Kawasan Wisata Terpadu seperti diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan dan Perda Kota Batam, Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan.

“Maka solusi sesungguhnya, Pemko Batam harus berani menerobos untuk memberlakukan kawasan wisata terpadu itu, dibuat dulu percontohannya,” saran dia tegas.

Rusmini mengatakan bahwa kawasan wisata terpadu alangkah baiknya bisa di uji coba di Kota Batam. “Pemko Batam harus berani membuat terobosan dan mengeluarkan peraturan berupa Perwako yang mengatur tentang Kawasan Wisata Terpadu sementara,” jelasnya.

“Kita berharap Pemko dan DPRD mempunyai kesepahaman dan niat untuk memulai melakukan uji coba kawasan wisata terpadu tersebut,” ujarnya.

Rusmini menambahkan, setelah Perwako tentang penunjukan Kawasan Wisata Terpadu dibuat, nantinya bisa diterapkan penarikan pajak secara progesif terhadap hiburan ketangkasan, misalkan di mulai dari tarif terendah pajak hiburan yang mana selama ini diakui pelaku usaha tidak disetorkan sesuai tarif yang diatur karena berbagai alasan.

“Setelah aktivitas berjalan normal bisa dinaikkan lagi secara bertahap, misalnya dari 15 persen menjadi 20 persen,” jelasnya.

Rusmini mengatakan, bahwa ketegasan Pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan uji coba penerapan pasal 6 ayat 2 nomor 2 Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 itu.

“Dinas DPM-PTSP, BP2RD dan Dinas Pariwisata harus sama-sama punya kesepahaman untuk uji lapangan perinta Perda tersebut, sebab (Perda) sudah sangat lama diterbitkan dan sudah saatnya muncul keberanian untuk menyiapkan syarat-syarat menjadi sarana kawasan wisata terpadu untuk diuji coba di dalam kota dan pinggir kota misalnya,” pungkasnya.

Editor: Abidin

Berita ini telah terbit di swarakepri.com dengan judul http://swarakepri.com/genjot-pajak-hiburan-pemko-diminta-terbitkan-perwako-kawasan-wisata-terpadu/

KOMENTAR FACEBOOK
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BATAMSATU.COM merupakan portal berita terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT BATAM SATU MEDIA 2018

To Top