BISNIS

Tingkatkan Pelayanan, BP Batam Kerjasama dengan Kemenkumham

Hatanto Reksodipoetro saat MoU dengan Kemenkumham tentang jasa hukum PTSP, Rabu(26/4)/foto : Humas BP Batam

BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang pelayanan jasa hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu(FTZ) di kawasan FTZ Batam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu(26/4) siang.

Penandatanaganan nota kesepahamam yang dilakukan antara Kepala BP Batam,Hatanto Reksodipoetro dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tersebut dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari kekayaan intelektual sedunia ke 17.

Pelayanan jasa hukum dimaksud untuk kemudahan berinvestasi di Batam.Namun, mengingat ada kegiatan diluar rencana kegiatan yakni rapat terbatas dengan Presiden RI maka Menkumham diwakilkan oleh Bambang Rantam Sariwanto, Sekjen Kemenkumham RI.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro menyambut baik penandatanganan kerjasama tersebut. Ia mengatakan dengan dilakukannya langkah itu, pihaknya akan terus berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para pelaku usaha serta kepastian hukum dengan menyediakan layanan perizinan secara profesional dalam sistem yang terintegrasi.

“Kerjasama ini merupakan komitmen BP Batam selalu berupaya memberikan kenyamanan dan kepastian hukum melalui PTSP BP Batam,”tuturnya seperti dalam siaran pers yang diterima SWARAKEPRI.COM, Rabu(26/4) sore.

Nantinya kata Hatanto, kerjasama akan mencakup sistem pelayanan online, kemudahan layanan izin keimigrasian pelaku usaha asing, izin tinggal, dan jasa hukum serta pelayanan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam satu pelayanan terpadu.

Langkah tersebut menurutnya merupakan terobosan baru bagi kawasan bebas(FTZ) Batam khususnya terhadap pelayanan perizinan, karena pelayanan terpadu memiliki keunggulan yakni cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, dan memiliki kepastian hukum serta pelayanannya yang profesional.

BP Batam telah menerapkan integrasi layanan izin penanaman modal melalui program i23j sejak September tahun 2016 lalu yang mengintegrasikan permohonan 8 perizinan yakni Izin Investasi, Akta Perusahaan dan Pengesahan, NPWP, TDP,RPTKA, IMTA, API-P, Nomor Induk Kepabeanan (NIK) melalui PTSP BP Batam hanya dalam waktu 3 jam pengerjaan.

Selain itu, Kepala BKPM pada Februari 2017 yang telah menetapkan 4 (empat) kawasan industri yang mendapat fasilitas”KILK” (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) yakni kawasan industri Batamindo, Kawasan industri Bintang, kawasan industri terpadu Kabil, dan kawasan industri West Point Maritime.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam pernyataan sebelumnya sangat mengapresiasi komitmen BP Batam dalam mengambillangkah-langkah strategis terutama peningkatan investasi dikawasan strategis seperti Batam.

Ia meyakini dengan semangat dan dukungan dari semua pihak, Batam akan kembali dan tumbuh menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semangatnya satu yakni menjadikan Batam menarik dan kepastian investasi,”ucapnya.

Di hari yang sama, BP Batam juga melakukan 3 (tiga) penandatanganan perjanjian kerjasama yakni antara Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami dengan Dirjen Kekayaan Intelektual, Aidir Amin Daud tentang penyelenggaran penyebarluasan informasi dan pelayanan pendaftaran HaKI.

Kemudian, Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Freddy Harris tentang pelayanan jasa hukum dan Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Gusmardi Bustami dengan Dirjen Imigrasi, Ronny F.Sompie tentang pelayanan keimigrasian tenaga kerja asing

 

 

Editor : Rudiarjo Pangaribuan

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − four =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top