POLITIK

Ratusan Ribu massa Akan Demo BP Batam

BATAM – Pengusaha bersama warga yang tergabung dalam People Power akan lakukan aksi demo ke BP Batam secara besar-besaran menolak kenaikan tarif UWTO.

Aksi demo damai akan dilaksanakan sehari menjelang ditetapkan tarif baru pembayaran UWTO dan lebih kurang 170 ribu massa akan mnegepung kantor BP Batam.

Ihsan Koordinator People Power sebagai wadah masyarakat menolak kenaikan UWTO mengatakan, jikalau memang tidak bisa juga dilakukan secara persuasif maka kami akan mengerahkan massa melakukan aksi demo damai seharian di BP Batam.

“Kalau tidak ada jalan lain maka kami akan gelar aksi demo besar-besaran menolak kenaikan tarif UWTO di BP Batam,” Kata Ihsan di restoran Sanur Batam Centre. kamis(13/10/2016).

Kata Dia, yang kami maksut adalah demo damai yang melibatkan masyarakat Batam bahwa ini merupakan menyangkut masa depan terutama generasi selanjutnya.

Dan ini akan kami akan segera lakukan sosialisasi agar pemahaman kenaikan UWTO yang sebagian belum dipahami mereka

Dan wacananya akan diterjunkan 170 ribu orang dengan akan menstop segala aktifitas sehari penuh dimana artinya jika dinaikkan UWTO Batam tidak lagi menarik menjadi investasi dan dalam aksi nanti akan dilakukan demo damai.

Salah satu elemen awal kami bersosialisasi terhadap komplek perumahan akan ketemu bersama forum ketua RT/RW tempat kami bagun perumahan dan ada 100 perusahaan pengembang di Batam.

Dan ini fakta dimana 100 meter UWTO jatuh bayar 10 juta akan bayar 100 juta dan ini sudah diundangkan ,masyarakat harus peduli dimana warga jangan menganggap rumah mereka akan menjadi milik sendiri karena harus membayar WTO sepuluh kali lipat.

“Demo yang digelar sifatnya damai bagi kepentingan bersama dan kami akan bertemu terhadap pemilik rumah,” Pungkasnya.

Hadir dalam konfren tersebut, Ketua Kadin Kepri, Pengusaha tergabung dalam REI Batam, Pengusaha Pribumi dan UKM.

Sementara itu, Deputi 3 BP Batam Eko Santoso Budianti saat dikonfirmasi melalui sambungan selularnya terkait pemberlakuan UWTO baru mengatakan bahwa saat ini pihaknya baru melakukan pembahasan terhadap pemberlakukannya sesuai PMK RI 148.05/2016.

“Masih dalam pembahasan,” kilah Eko saat dikonfirmasi awak media.(red).

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 9 =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top