Hukum & Kriminal

Penanganan Kasus Vaksin Palsu Dipertanyakan

AMOKNEWS – Penanganan kasus vaksin palsu yang terkesan lambat membuat masyarakat khususnya keluarga korban bertanya-tanya. Sebab, hingga kini masih belum jelas hukuman terhadap para terduga dan pihak yang terkait.

 

“Keluarga korban dan masyarakat pasti menunggu sudah dimana kelanjutan penanganan dari kasus vaksin palsu tersebut,” ujar pengamat kesehatan, Marius Widjajarta di Jakarta, Kamis (22/9).

 

Tentu saja, kata Marius, semua pihak berhak tahu baik yang terdampak langsung dari keluarga korban vaksin maupun masyarakat umum. Undang-Undang (UU) perlindungan konsumen telah mengatur dengan jelas akan hak-haknya.

 

“Semua pihak harus menghormati UU perlindungan konsumen, termasuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sebagi pelaksana amanah konstitusi seharusnya menginformasikan kepada masyarkat sudah sejah mana perkembangannya,” ucapnya.

 

Selain dianggap lamban dalam penanganan kasus, ada yang patut disayangkan dari sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang terkesan memberikan pembelaan terhadap “oknum” dokter yang diduga terlibat.

 

“Sebagai institusi IDI sebaiknya bersikap bijaksana terkait kasus vaksin palsu yang diduga melibatkan oknum dokter di dalamnya, dan bukan sebaliknya kontraproduktif, ” tandasnya.

 

Terlebih ada kesan “membela” sambung Marius, sebab pengadilan yang bisa memutuskan status seseorang bersalah atau tidak, termasuk oknum dokter dalam kasus vaksin palsu tersebut.

 

“Saya kira setiap profesi itu ada yang hitam dan putih, biasa itu. Namun, yang tidak boleh mendahului sebelum ada keputusan seolah-olah menyatakan tidak bersalah. Jelas tidak fair itu, tunggu pengadilan lah, ” tandasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta agar pihak kejaksaan agung (Kejagung) segera menuntut para tersangka vaksin palsu, baik produsen, pengguna, dokter, maupun bidan yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya.

 

“Mereka yangn terlibat dalam kasus vaksin palsu harus dituntut seberat-beratnya. Kami dengar pihak Bareskrim baru memasukan nama-nama mereka ke Kejagung,” ujar Dede Yusuf di Gedung Parlemen Senayan, kemarin.

 

Pada kasus vaksin palsu, telah ditetapkan 25 orang sebagai tersangka sejak Juli 2016. Mereka merupakan produsen, distributor, pengepul botol vaksin bekas, pencetak label vaksin palsu, serta dokter dan bidan.

 

Pada awalnya, kasus terbagi empat berkas tapi dalam perkembangan selanjutnya menjadi 25 berkas terhadap pera terduga tersebut. Ke-25 berkas yang terduga, yaitu Irnawati, Rita Agustina, Hidayat Taufiqurrahman, Sutarman, Mirza, Suparji, Nilna, Syafrizal, Iin, dan Seno.

 

Juga, M Farid, Juanda, dokter Ade, Agus, Thamrin, Sutanto, dan dokter HUD, Nuraini, Sugiarti, Manogu, Ryan, Syahrul, dokter Indra, dokter Dita, serta dokter Harmon.

 

Pertama kali berkas diserahkan Bareskrim ke Kejaksaan Agung pada 26 Juli 2016. Berkas kasus tersebut masih bolak-balik dikarenakan masih saja ada berkas belum lengkap. Terbaru, berkas dikembalikan dari Kejagung ke Bareskrim Senin (19/9/2016) dan pihak Bareskrim mengirimkan lagi ke Kejagung Kamis (22/9).

 

BERITASATU

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 − one =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top