Batam City

Pemerintah Perlu Hati-Hati Tetapkan Regulasi Ex-Officio Batam

BATAM – Lembaga bantuan hukum (LBH) Bonaparte meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait Badan Pengusahaan (BP) Batam. Terutama terkait pemindahan jabatan kepala BP batam secara ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Jika tidak, menurut direktur LBH Bonaparte, Capt. Samuel Bonaparte, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru di bidang hukum ketatanegaraan.

“Rencana dijabatnya kepala BP Batam oleh Wali Kota secara ex-officio tersebut dapat menimbulkan permasalahan di ranah hukum tata negara atau administrasi negara,” ujar Samuel saat dihubungi batamsatu.com, Kamis (20/12/2018) kemarin.

Pasalnya kewenangan Wali Kota sebenarnya telah memiliki dasar hukum tersendiri. Sehingga penambahan wewenang atas suatu lembaga atau badan lain kepada Wali Kota tentu perlu memperhatikan landasan hukum tersebut.

“Jangan sampai menjadi pelanggaran dan malah merusak hukum ketatanegaraan,” terang dia.

Perlunya sikap hati-hati dari pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagai pihak penentu kebijakan pemindahan wewenang Kepala BP Batam secara ex-officio kepada Wali Kota Batam tentu sangat beralasan.

Samuel mengungkapkan bahwa peluang pelanggaran hukum itu memang ada. Sejak pertama kali wacana ex-officio ini di gulirkan oleh pemerintah pusat, pro-kontra dikalangan masyarakat sudah mencuat kuat.

“Jika demikian, maka polemik BP Batam dengan pemerintah daerah tidak selesai melainkan menimbulkan bahan argumentasi baru karena dikepalai oleh Pejabat Publik,” imbuh samuel.

Perihal BP Batam, lanjutnya, harus menjadi pelajaran bagi para pemangku dan pembuat kebijakan. Terutama DPD dan DPR RI yang secara fungsional seharusnya melihat permasalahan dan menampung aspirasi dari daerahnya untuk disuarakan demi kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai suatu keputusan nantinya menimbulkan PR tambahan selama puluhan tahun bagi banyak orang,” papar dia lagi.

Terlepas apakah ada kepentingan atau tidak bagi pihak-pihak yang pro maupun kontra, Samuel mengharapkan kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru di kota Batam.

Saat ini, lanjut Samuel, isu ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam tengah ramai diperbincangkan publik.

Tak hanya dikalangan pengusaha dan pemerintah saja yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Melainkan juga masyarakat umum saat ini sedang membicarakannya.

Samuel kembali menegaskan agar sikap pemerintah pusat berhati-hati dalam menyusun regulasi tersebut. Supaya tidak terjadi polemik pasca ditetapkannya regulasi ini.

 

 

 

 

Penulis: SA

Editor: Abidin

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − ten =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top