HUKUM & POLITIK

Pejabat BP Batam Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Warga Baloi Kolam

BATAM – Kepala BP Batam melalui Junino Jahja, selaku Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam menerima 12 perwakilan warga Baloi Kolam.

Dari 12 perwakilan warga Baloi Kolam dua diantaran tokoh masyarakat dan tokoh, sedangkan 10 orang lagi merupakan ketua RT/RW Baloi Kolam.

Seluruh perwakilan meminta BP Batam segera melegalkan status Balai Kolam dan meminta BP Batam juga untuk membatalkan MOU bersama aparat TNI serta meninggalkan lokasi mereka yamg sudah bermukim puluhan tahun.

“BP Batam mengaku tak pernah melakukan MoU dengan TNI untuk menggusur warga Baloi Kolam. TNI terlibat di Baloi Kolam hanya untuk pemetaan lokasi, bukan melakukan penggusuran,” kata Ketua RW06 Baloi Kolam, Agustan Marbun diruang Marketing BP Batam. selasa(19/07/2016).

Agustan berujar, tuntutan warga untuk pemutihan lahan Baloi Kolam akan diusulkan kembali. Sebab, lahan tersebut sudah dihuni warga sejak tahun 1992 dengan status.

“Dengan adanya penjelasan BP Batam ini, kami akan meminta dukungan ke DPRD Batam untuk mengusir TNI dari Baloi Kolam,” pungkasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua RW 16 Rustan , Baloi Kolam sudah ada sejak tahun 1992 dan sudah pernah kami layangkan permintaan pemutihan lahan dan sampai saat ini tidak ditanggapi oleh BP Batam.

Parahnya, setelah adanya intervensi TNI dan kami lihat bukan latihan namun melakukan pengerukan tanah dan ini mengganggu kami serta anak kami dan meminta BP Batam untuk melakukan penyetopan aksi TNI tersebut.

Dimana Dandim memberikan surat langsung terhadap RT/RW balai kolam untuk melakukan pendataan dan meminta media untuk turut memberitakan adanya aksi ini.

Sementara itu, usai mendengarkan keluhan perwakilan warga, Junino Jahja, selaku Anggota 2/Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam, menyampaikan, MOU dengan kami sebenarnya dalam penataan pemetaan Dengan TNI yang punya alat dan keahlian dan bukan lainnya.

Sedangkan , Terkait pemutihan nantinya akan kita lihat kebijakan Pembangunan batam nantinya dan kalau tidak pun akan ada solusi dan harus ada penyelesaian dan sesuai aturan hukum yang berlaku,”ujarnya.

“Secara pasti saya tidak bisa putuskan, namun akan disampaikan terhadap atasan persoalan ini dan yang pasti kami tidak ada meminta pengawalan TNI,” Ujarnya.(red/di).

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top