NASIONAL

Menghadap Presiden, KPK Minta Diberi Kewenangan Tangani Masalah Cukai dan Kepabeanan

Gedung KPK (foto : IST)

JAKARTA – Menghadap Presiden Joko Widodo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kewenangan penyelidikan dan penyidikan perkara cukai dan kepabeanan yang selama memiliki penyidik sendiri, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai.

Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan mengungkapkan permintaan kewenangan tersebut adalah bagian upaya memberantas korupsi. Serta, mengurangi tingkat korupsi di Tanah Air, hingga mencapai lebih dari 50 persen.

“Beberapa kali kita membuat semacam sidak ke tempat tapi kita tahu betul kewenangan dari untuk penyidikan cukai dan kepabeanan itu hanya untuk PPNS dari Dirjen Bea dan Cukai itu sendiri. Tadi, kita mengajukan bagaimana kalau juga kewenangan itu diberikan juga kepada penegak hukum lainnya,” kata Basariah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/5).

Dalam pertimbangan, kewenangan yang hanya diberikan kepada satu instansi sangat mungkin menimbulkan arogansi dan bukan tidak mungkin membuka peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itulah, ia meminta agar kewenangan penyidikan masalah cukai dan kepabeanan diserahkan juga kepada institusi penegak hukum lainnya.

“Yang menjadi atensi kita tadi, salah satunya ada sistem borongan sekarang. Walaupun, di dalam aturan tidak ada tetapi di dalam rangka memperlancar pelayanan terbaik untuk para pengusaha ini dibuat. Tetapi dalam pelaksanaannya, ini mengakibatkan juga para pengusaha di luar atau yang tidak bisa berbuat hal yang sama, yang tidak punya link dengan orang-orang tertentu di bea cukai, bahkan juga ada yang menjadi tutup,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam upaya mentertibkan barang yang masuk ke Tanah Air dan meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak bea dan cukai, disarankan agar penyidikan masalah cukai dan kepabeanan juga bisa ditangani oleh institusi penegak hukum lainnya.

“Kita coba bagaimana nanti kalau penegak hukum lainnya juga bisa masuk ke dalam ranah bea dan cukai. Tetapi sudah barang tentu ini harus ada perubahan Undang-Undangnya yang mengatur supaya setiap penegak hukum yang melaksanakannya ada dasarnya. Itu yang coba kita ajukan tadi,” katanya.

Lebih lanjut, Basariah mengungkapkan bahwa selama ini KPK terus melakukan kerja sama dengan PPNS dari Ditjen Bea dan Cukai untuk memantau masuknya barang dari luar negeri. Termasuk, masalah cukai yang seharusnya diterima negara dari masuknya barang tersebut.

 

 

Sumber : BERITASATU.COM

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − thirteen =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top