BATAM

Gubernur Intruksikan Walikota dan Bupati Test Urine Jajarannya

BATAM – Gunernur Kepuluan Riau Nurdin Basirun mengimbau seluruh kepala daerah agar segera melakukan test urine jajarannya, baik yang berstatus Pengawai Negeri Sipil (PNS) maupun honor.

Imbauan Gubernur Kepri ini karena masih ditemukannya oknum PNS yang berdinas di kabupaten dan kota yang mengkonsumsi narkoba.

Seperti yang terjadi belum lama, salah seorang oknum pejabat di lingkungan Pemko Batam over dosis setelah mengenggak narkoba.

Untuk mencegah tidak terulang lagi kasus serupa, Gubernur Kepri bersama BNN menandatangi fakta integritas atau kesepakatan pemberantasan narkoba di Kepri dan lingkungan pemerintah.

Kesepakatan itu, lanjut dia, segera ditindak lanjuti melalui sinergisitas antara BNNP, Polri-TNI, Jaksa, Imigrasi dan masyarakat. Semuanya ikut bersama-sama mencegah peredaran narkoba hingga ketingkat yang terkecil seperti RT/RW.

” Saya perintahkan pemerintah kabupaten/kota melakukan test urine PNS di lingkungannya masing- masing, sebagai bentuk dukungan penuh perangi narkoba ,” lata Nurdin Basirun usai tatap muka TNI-Polri dan penegak hukum lainnya di gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Jumat (22/7/2016).

Nurdin mengatakan, saat ini Indonesia dinyatakan sebagai darurat narkoba, sesuai perintah Presiden Jokowi narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena itu, sebagai kepala daerah, Nurdin mendukung penuh niat baik presiden tersebut. Menurut Nurdin, berdasarkan diskusinya dengan Kepala BNN Komjen Budi Waseso terungkap bahwa, ada empat permasalahan yang membuat jaringan narkoba terus berkembang di Indonesia.

Pertama, para terpidana mati kasus narkoba tidak segera dieksekusi ,sehingga para bandar pengendalian jaringan melalui lapas penjara. Kedua, lapas dijadikan tempat pengendalian oleh narapidana dan ini dibuktikan dengan telah dibongkar oleh BNN, kasus narkoba di 22 lapas dan ada 60 jaringan.

Ketiga, telah ditemukan 44 jenis narkoba dan 18 jenis sudah diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan No 13 tahun 2014, sedangkan 26 jenisnya belum diatur dan ini jenisnya akan terus bertambah. Dan terakhir, penyebaran narkoba di Indonesia sebagai Intrument Proxy War oleh negara- negara asing.

” Maka dari itu Pemerintah daerah segera melakukan pencegahan melalui program P4GN,” jelasnya.

“Bagi PNS yang terlibat narkoba akan diserahkan terhadap penegak hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Batam AKBP Darsono mengatakan, pihaknya mendukung dan menyambut baik wacana Gubernur Kepri melakukan test urine terhadap seluruh Kabupaten/kota termasuk Batam.

Pasalnya, hal ini sangat diperlukan karena semakin banyaknya oknum PNS Batam yang diduga terlibat narkoba , terutama sebagai pengguna dan kamipun sudah dua kali menyurati walikota Batam untuk melakukan test urine.

Namun, sampai saat ini belum ada respons dan dengan adanya intruksi gubernur ini , pihaknya bisa mendapat jawaban. “Dua kali disurati tetapi belum ada tanggapan untuk test urine,” ujarnya. (red/di).

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top