SUMUT AREA

Dugaan Perampasan Lahan, Poldasu Dilaporkan ke Kompolnas

AMOKNEWS – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), dilaporkan ke Kompolnas oleh PT Sianjur Resort (PT SR), karena diduga telah melakukan perampasan lahan seluas tujuh hektare.

Kuasa hukum PT SR, Sarmanto Tambunan mengatakan, pelaporan ke Kompolnas ini buntut tindakan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah melakukan penguasaan atau perampasan lahan milik PT Sianjur Resort di Desa Marindal II Kecamatan Patumpak Kabupaten Deli Serdang atau setempat dikenal terletak di belakang Mapolda Sumut.

“Kami berharap Kompolnas segera memanggil Kapolri dan Kapolda Sumut untuk dimintai keterangannya. Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum,” kata Sarmanto di kantor Kompolnas, Rabu (12/10/2016).

Menurut Sarmanto, PT SR memperoleh lahan tersebut secara sah sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkrah dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.

“Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan Kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibat dari tindakan tersebut, saat ini klien kami sangat dirugikan karena telah menjadi korban perampasan lahan yang dilakukan kepolisian RI yang seharusnya melaksanakan tugas menegakkan hukum, dan melindungi serta mengayomi masyarakat,” kata Sarmanto.

Ia pun berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memerintahkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk segera mengembalikan lahan seluas 7 ektar yang saat ini dikuasai dan didirikan bangunan oleh Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara kepada klien kami sebagai pemilik yang sah secara hukum, sesuai perintah eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana surat nomor W2.D.AT.O4.1084/2006 tanggal 28 Februari 2006.

Kepala Pengaduan Masyarakat Kompolnas Yani mengaku menerima laporan pengaduan PT. Sianjur Resort terkait perampasan dan penguasaan lahan yang dilakukan Polda Sumut. Masalah ini akan kami serahkan komisioner Kompolnas untuk dipelajari dan kuasa hukum PT. Sianjur Resort akan dipanggil lagi.

“Kami juga menyarankan agar kasus ini dilaporkan ke Propam Polri juga Irwasum Polri ?biar tahu secara gamblang masalahnya,” tambahnya.

SUARA PEMBARUAN

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top