Hukum

Dirkrimsus: Pemerintah Daerah Harus Berperan jaga Kerusakan Lingkungan

BATAM – Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Budi Suyanto menginginkan pemerintah daerah Batam juga berperan menjaga kerusakan lingkungan berupa penambangan pasir ilegal maupun pengrusakan hutan magrove.

“Polisi memang sudah tugasnya menangkap kalau tambang ilegal namun pemerintah daerah juga harus mensosialisasikan dampak ulah warga merugikan warga lainnya,” kata Budi di Mapolda Kepri. Minggu(16/10).

Kata Dia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan penertiban bahkan melakukan penangkapan terhadap penambang ilegal maupun pengrusakan hutan magrove namun pemerintah daerah sangat kurang perhatian mencegah sebelum besar.

Seperti penambang pasir ilegal yang ada Nongsa maupun Tembesi dimana seharusnya pemerintah daerah sudah melakukan pencegehan awal maupun sosialisasi terhadap warga agar tidak dirusak.

“Sudah membesar baru sibuk lapor polisi, jadinya kami tukang tangkap, kan seharusnya warga di beri sosialisasi dahulu dampak dari perbuatan mereka merusak lingkungan,” ujarnya.

Ia mengatakan, beberepa waktu lalu dilakukan tindakan terhadap lima orang tersangka kasus tambang pasir ilegal di Kawasan Mergong belakang Mapolda Kepri, Nongsa, Batam.

Lima tersangka itu yakni SW, AB, RS, AP, AC. dan kasus sudah tahap dua saat ini.”Tersangkanya banyak, ada lima orang,” Budi.

Kawasan tersebut tidak saja merusak lingkungan, namun juga menghasilkan limbah yang mencemari laut dan pantai. Aktivitas itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan sulit ditertibkan.

Budi menegaskan, Kota Batam ini bukan daerah pertambangan, jadi tidak boleh ada pertambangan disini. Itu akan merusak lingkungan sekitar dan ekosistem laut.

“Kalau masih ada yang melakukannya kami tindak tegas,” kata Budi dengan tegas mengatakan.(red)

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top