Batam City

Anggota DPRD Kota Batam Angkat Bicara Soal Kabar Pembubaran BP

BATAM – Sekretaris Komisi IV DPRD kota Batam, Udin P. Sihaloho angkat bicara terkait adanya rencana pemindahan wewenang Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Pemerintah Kota (Pemkot).

Menurutnya kabar pemindahan atau merger dua lembaga yang sedang hangat diperbincangkan publik pasca rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo, Rabu (12/12/2018) siang, bukanlah hal yang mudah.

“Saya berkeyakinan ini bukanlah hal yang mudah. Meski kepala negara yang sampaikan,” katanya saat dihubungi batamsatu.com, Rabu (12/12/2018) malam.

Disamping belum ada pemberitahuan secara resmi, lanjutnya, teknis pelaksanaan dari rencana itu masih dikerahui di tungkat pusat.

“Kita belum tahu apakah nantinya merger tersebut pengalihan wewenang secara keseluruhan atau hanya pada wilayah perizinan saja,” terang Udin.

Pasalnya selama ini yang banyak dikeluhkan para investor adalah adanya dua kewenangan di Kota Batam yang berdampak pada masalah pelayanan perizinan.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini menambahkan, yang lebih penting dalam pengelolaan Kota Batam adalah menciptakan iklim yang kondusif serta pengelolaan yang professional.

Ditempat berbeda, konsultan bisnis, Mortigor Afrizal Purba, menanggapi bahwa merger antara BP Batam dengan Pemkot ini belum tentu menjadi kabar baik bagi pebisnis.

“Selama ini pengusaha mau berinvestasi di Batam karena tertarik dengan fasilitas Free Trade Zone. Kalau kemudian kewenangan BP Batam di merger tentu berdampak pada kebijakan ini,” terangnya.

Selain kemudahan berinvestasi dan pengelolaan secara profesional, lanjutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum soal investasi di Batam.

“Supaya investor tidak kabur dari Batam,” ujarnya.

Sementara itu, kabar adanya pembubaran BP Batam ini dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin menjelaskan bahwa BP Batam masih tetap ada, dan hanya dirangkap dengan pemerintah daerah.

“Tidak bubarlah. Aneh kalau ada yang membayangkan BP Batam bubar. Berarti tidak ada lagi free trade zone. Siapa yang menjalankan itu? Ya BP Batam,” ucap Darmin kepada awakmedia di kantor kementeriannya seperti di lansir dari CNBC Indonesia.

Padahal sebelumnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Darmin tak memungkiri rencana penghapusan dualisme tersebut bisa saja mengorbankan keberadaan BP Batam yang kemungkinan akan dibubarkan.

“Lebih kurang akan begitu,” kata Darmin ketika ditanya apakah BP Batam akan dibubarkan.

Mengenai hasil rapat terbatas terkait pengembangan ekonomi Batam, ia mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo sepakat menganggap bahwa masih ada persoalan dualisme di kawasan tersebut.

Untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah membuat BP Batam dan pemerintah daerah setempat menjadi satu.

“Karena hanya itu satu-satunya cara untuk mengatasi dualisme,” pungkas Darmin.

 

 

Penulis: SA

Editor: Abidin

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 8 =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top