EDITORIAL

Akhir Dualisme Bawa Harapan Baru Ekonomi Batam

Tak ada lagi Matahari Kembar. Ungkapan ini cukup tepat untuk menerjemahkan rencana kebijakan baru yang kini tengah dirumuskan oleh pemerintah pusat dalam menyelesaiakan masalah dualisme pemerintahan di Kota Batam.

Pusat seperti tak mau kehabisan ide dalam upaya melakukan percepatan pembangunan di Kota Batam. Kabar terbaru yang membuat publik geger adalah tentang perintah Presiden Joko Widodo untuk segera mengakhiri dualisme pemerintahan di Kota Industri ini.

Batam yang memang mewarisi letak geografis sangat strategis ini mampu menjadi penghubung perdagangan internasional. Bahkan pembangunan Kota Batam yang direncanakan sebagai Singapura nya Indonesia, membuat Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan di dukung oleh Badan Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam melalui Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973.

Pada dekade 1980-an wilayah Kecamatan Batam di bawah Kabupaten Kepulauan Riau ini ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam. Dengan tugas menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1983.

Lalu pasca reformasi pada 1998 Kotamadya administratif berubah status menjadi daerah otonomi. Dengan berdasar UU nomor 53 tahun 1999, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita atau yang kini dikenal dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Setelah penetapan tersebutlah masyarakat mulai menilai bahwa di Batam ada dualisme kepemimpinan atau matahari Kembar. Selama puluhan tahun tugas pembangunan dilakukan oleh BP Batam dan kini tugas itu dilakukan oleh Pemkot Batam. Sementara aset-aset strategis masih di kelola oleh BP Batam, membuat Pemkot Batam tak mampu secara cepat melakukan pembangunan.

Seiring berjalannya waktu, perselisihan antar dua lembaga ini makin ketara. Pulau Batam yang merupakan pulau terbesar dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah administratif Pemkot Batam dikelola sepenuhnya oleh BP Batam. Segala bentuk bangunan di atas pulau ini berstatus sewa dengan tetap membayar pajak bumi dan bangunan serta uang wajib tahunan Otorita (UWTO) meski lahan tersebut diperoleh melalui jual beli.

Disisi lain Pemkot Batam juga memiliki kewajiban administratif dan melakukan pembangunan di Pulau tersebut. Hal ini jelas membuat Pemkot Batam tidak leluasa dalam mengejar percepatan pembangunan seperti yang dikehendaki pemerintah pusat. Lantaran berada di bawah bayang-bayang BP Batam untuk setiap pembangunan fasilitas pemerintah maupun fasilitas masyarakat di atas lahan milik BP Batam. Seperti fasilitas perkantantoran, fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan.

Letak strategis Kota Batam serta status kawasan industri, membuat hilir mudik kapal bermuatan bahan baku industri juga hasil produksi dengan berbagai rute nasional dan internasional adalah suatu keniscayaan. Operasional industri menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang begitu besar. Inilah yang menjadi urat nadi kehidupan perekonomian di Batam. Sehingga perputaran ekonomi di Kota Batam sangat luar biasa.

Baik Pemkot Batam maupun BP Batam sebenarnya sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan. Namun jalan berdampingan antar dua lembaga ini tak cukup mulus. Tarik ulur perizinan investasi mewarnai kedua lembaga yang seolah tak pernah mencapai titik temu. Banyak industri berskala internasional yang kemudian hengkang dari Batam bahkan sebagian diantaranya terpaksa menutup operasi alias gulung tikar. Sulitnya perizinan dan tidak adanya kepastian hukum menjadi masalah utama bagi investor dan juga pelaku industri.

Hal ini berdampak pada PHK besar-besaran. Masyarakat yang biasa dengan rutinitas pekerjaan industri kini banyak nganngur. Sebagian lainnya beralih profesi sebisanya. Dan sebagian yang lain seperti para pekerja pendatang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan terpaksa pulang kampung.

Era pemerintahan Joko Widodo, pemerintah pusat mencoba hadir dengan berbagi formulasi untuk penataan kembali kota ini. Rencana perubahan sistem perekonomian dan industri dari free trade zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan untuk menarik kembali para investor dengan berbagai tawaran dan jaminan kemudahan berinvestasi.

Hatanto Reksodipoetro adalah kepala BP Batam menggantikan Mustofa Widjaja pada 2016 lalu dengan pertama kali membawa program KEK di Batam. Program KEK ini sepertinya tidak mendapat respon positif dari dunia industri di Kota Batam. Hal itu terlihat dari banyaknya pengusaha yang keberatan bahkan menolak diberlakukannya KEK untuk menggantikan FTZ.

Dianggap tidak Sukses, Hatanto Reksodipoetro kemudian diganti oleh Lukita Dinarsyah Tuwo pada pertengahan 2017 dengan tetap membawa program KEK. Selama hampir dua tahun pergantian Kepala BP Batam, kondisi perekonomian Kota Batam belum juga mendapat respon positif dari dunia industri. Nilai Investasi yang masuk ke kota Batam belum sampai pada nilai fantastis. Tanda-tanda peningkatan perekonomian di Kota Batam tidak signifikan.

Melihat kondisi ekonomi jeblok serta laporan dari Kementerian Ekonomi atas perkembangan perekonomian di Kota Batam, pemerintah pusat kemudian memandang adanya dualisme pemerintahan menjadi penyebab lambannya progres percepatan pembangunan.

Pemerintah pusat lantas merumuskan kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah dualisme tersebut. Yaitu Ketua BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam. Itu diketahui setelah pada Rabu (12/12/2018) Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama beberapa Menteri dengan agenda khusus pembahasan percepatan pembangunan Kota Batam. Dan saat ini pemerintah pusat tengah mempersiapkan aturan atau regulasi pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam.

Kemungkinan adanya penolakan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan di Kota Batam pasti muncul. Bahkan perubahan regulasi ini besar kemungkinan dapat menjadi komoditas politik mengingat tahun 2018 ini adalah tahun-tahun politik menjelang pemilihan umum 2019 mendatang.

Terlepas dari berbagai kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi kebijakan perubahan regulasi ini, hal terpenting yang menjadi agenda bersama antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum adalah membawa Batam dengan cepat keluar dari masa-masa ekonomi sulit saat ini. Penyatuan dua kepala pemegang kendali kuasa di Batam menjadi terobosan untuk melakukan percepatan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Soal benturan peraturan rangkap jabatan bukanlah hal yang muskil untuk diselesaikan apabila semua pihak menghendaki perubahan di Kota Batam. Menyelesaikan dualisme sama dengan mengakhiri Matahari kembar di Kota Batam. Dan pastinya adalah untuk mewujudkan Kota Batam sebagai andalan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Oleh: Sholihul Abidin

KOMENTAR
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − nine =

BATAMSATU.COM merupakan Portal Berita Terpercaya di Batam

Hubungi Kami

PT. BATAM SATU MEDIA2018

To Top